Kotamobagu (Kemenag) – Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN pada Kantor Kementerian Agama Kotamobagu. Sitti Herdiyati Bumulo mengikuti zoom meeting FGD penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satuan kerja pengelola APBN tahun 2023, Kamis (20/7). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Kotamobagu dan diikuti oleh PPK/PPSPM pada satker mitra kerja KPPN Kotamobagu.

“Adapun pembahasannya terkait FGD Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM yang berisi pembahasan mengenai dasar hukum, Pengembangan kapasitas dan profesi bagi PPK dan PPSPM, Urgensi Penilaian Kompetensi, Standar kompetensi PPK & PPSPM, Subtansi PMK Penilaian kompetensi PPK dan PPSPM, Skema Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM meliputi cara untuk memiliki sertifikat kompetensi ada 2 jenis yaitu konversi dan refreshment serta sistem informasi penilaian kompetensi PPK dan PPSPM,” jelas Sitti Herdiyati usai mengikuti virtual meeting.

Materi ini tentunya sangat penting untuk mengingat kembali terutama tugas dan funsi PPK/PPSPM, meskipun sudah menjadi rutinitas, tidak menutup kemungkinan ada yang terlewatkan, maka zoom meeting seperti inilah sebagai pengingat untuk meminimalisir kesalahan dan mengingatkan kembali aturan perundang undangan secara berkala.

Informasi yang disampaikan lewat zoom ini seperti pada substansi PMK penilaian kompetensi PPK dan PPSPM bahwa untuk sertifikat kompetensi bagi PPK yang telah lulus penilaian kompetensi akan mendapat Sertifikat Kompetensi PPK dan sebutan PNT (PPK Negara Tersertifikasi) sedangkan PPSPM yang telah lulus penilaian kompetensi akan mendapat Sertifikat Kompetensi PPK dan sebutan SNT (PPSPM Negara Tersertifikasi). Adapun masa berlaku Sertifikat Kompetensi selama 5 (lima) tahun, untuk sertifikat kompetensi dapat diperpanjang dengan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) minimal 1 (satu) kali dalam masa 5 (lima) tahun, ini merupakan salah satu informasi yang disampaikan.